Inilah Faktor yang Membuat Indonesia Terus Terbelit Utang

Tindak pidana korupsi membuat Indonesia belum bisa terbebas dari utang. Padahal negara ini memiliki potensi alam besar sejak lama meski kini juga sudah mulai menipis karena eksplorasi besar-besaran.

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, menyatakan utang pemerintah Indonesia terhadap luar negeri pada bulan Juli 2010 saja, mencapai Rp 1.727 triliun.

Dari jumlah itu, nilai bunga yang harus dibayarkan sekitar Rp 100 triliun per tahun. "Negara kita masih bergantung pada utang luar negeri, sehingga hingga bulan Juli 2010, total utang tembus Rp 1.727 triliun," ungkap dia, Kamis (21/2/2013).

Utang itu, lanjut dia, memiliki sebaran jatuh tempo sebesar Rp 518 triliun pada tahun 2011-2015. "Lalu tahun 2016-2020, nilai pembayaran berikutnya Rp 424 triliun, serta Rp 685 triliun dengan jatuh tempo di 2021-2041," rincinya.

Abdullah mengatakan, setiap tahun, nilai bunga yang mesti disetorkan mencapai sekitar Rp 100 triliun. "Pembayaran bunga utang dalam APBN-P 2009 sebesar Rp 109,59 triliun dan Rp 105,7 triliun di tahun 2010," ucapnya.

Dari sisi sumber daya alam, dia menuturkan, minyak bumi diperkirakan akan habis sebelum tahun 2030. Pasalnya 52,5% konsumsi energi masyarakat bergantung pada bahan bakar minyak dan ada 80 juta rakyat Indonesia belum terjamah akses listrik.

Kondisi ini, menurut Abdullah, adalah beberapa dampak negatif dari praktik korupsi di Indonesia. Dia menyebut, indeks korupsi Indonesia berada di level 3,0 atau masih di atas negara Timor Leste sebesar 2,7.

"Indeks korupsi itu masih di bawah Singapura yang ada di level 9,2, Malaysia 4,7 dan Brunei Darussalam dengan indeks 4,5," pungkasnya. (Fik/Nur)

Senin, 11 Februari 2013 Pendapatan VW Setahun Cukup untuk Bayar Utang Indonesia

 Menjadi sebuah perusahaan otomotif raksasa seperti Volkswagen memang dapat mendatangkan untung yang tidak sedikit. Bahkan di tahun 2011 lalu, Volkswagen tercatat telah berhasil meraup penghasilan hingga Rp 1.945 triliun. Cukup untuk membayar total utang Indonesia yang berada di kisaran Rp 1.800 triliun.
Penghasilan yang dibukukan Volkswagen tersebut terhitung naik 25,6 persen dibandingkan pendapatan mereka di 2010 yang ‘hanya’ 126,8 miliar euro atau sekitar Rp 1.549 triliun.

Tingginya pendapatan Volkswagen itu tercatat berkat prestasi mereka ketika memproduksi 8,4 juta mobil di 2011 atau naik 15,5 persen dari tahun sebelumnya.

Laba perusahaan pun tercatat meningkat menjadi 18,9 miliar euro atau sekitar Rp 230,7 triliun di tahun fiskal 2011.

Di tahun 2011 lalu Volkswagen berhasil menjadi produsen mobil terbesar kedua di dunia dengan penjualan 8,4 juta mobil, di bawah General Motors yang berhasil menjual 9.030.000 mobil dan menyingkirkan Toyota ke posisi ketiga dari singgasananya.

Bahkan di tahun 2018 mendatang Volkswagen sudah mengumumkan ambisinya untuk menjadi produsen nomor 1 di dunia.

Grup otomotif yang berasal dari Jerman ini sendiri selain memiliki merek Volkswagen tercatat juga memiliki merek mobil seperti Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT serta memiliki saham di Porsche, Skoda dan Scania.
sumber

gokilllllllllllllllll, ga nyangka deh ternyata VW laris bener dipasaran!!!
andai aja VW milik pemerintah indonesia, bakal lunas tuh utang indonesia :nyengir:

Pendapatan VW Setahun Cukup untuk Bayar Utang Indonesia

KORUPSI WISMA ATLET

KORUPSI WISMA ATLET
Mekeng: Ketua Banggarnya Bukan Saya

Sabtu, 7 Januari 2012

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Melchias Markus Mekeng mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor, kemarin.

Menurut Mekeng, dirinya ditugaskan dan dilantik sebagai Ketua Banggar sejak 19 Juli 2010, sementara anggaran untuk pembangunan wisma atlet dibahas dalam APBN Perubahan Tahun 2010.

"Jadi saya belum menjadi bagian dari Banggar DPR RI, baik sebagai anggota, maupun Ketua Banggar. Tidak benar kalau Nazaruddin bilang biangnya atau Ketua Besar itu adalah saya," kata Mekeng kepada wartawan, kemarin.

Dia melanjutkan, sesuai dengan siklus pembahasan APBN maka selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI dirinya mulai bertugas sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI sejak Juli 2010 dengan memulai Agenda Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya hingga saat ini.

Dia menambahkan, bahwa untuk memperjelas masalah suap wisma atlet, dirinyalah yang meminta Nazaruddin untuk menyebutkan nama-nama dari oknum yang terlibat. "Harus dijelaskan secara jelas dan jangan setengah-setengah, Ketua Banggar siapa yang terlibat, jadi tidak menimbulkan persepsi yang mendua," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan kronologi arus kebijakan keuangan SEA Games X DPR RI pada tahun anggaran 2010 yaitu sebagai berikut: Masalah pembahasan dan penetapan anggaran pembangunan wisma atlet di Palembang adalah keputusan resmi Komisi X DPR RI. "Kebijakan seputar keuangan SEA Games 2011 memang diputuskan di Komisi X," katanya.

Mekeng melanjutkan, rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga pada 20 Januari 2010 menyimpulkan bahwa Komisi X DPR RI dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) SEA Games dan Para Games 2011.

Panja, tambah dia, diketuai oleh Ketua Komisi X Mahyuddin, anggotanya terdiri dari para Wakil Ketua Komisi X yaitu Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi dan Abdul Hakam Naja.

Selain itu, terkait program dan kegiatan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan kegiatan SEA Games dan Para Games 2011 yang kala itu tinggal 19 bulan lagi, Komisi X DPR RI mendesak Menpora agar memperhatikan kedisiplinan penganggaran.

Menurut dia, soal anggaran SEA Games sendiri setidaknya dimulai sejak Rapat Kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 13 April 2010.

Rapat kerja tersebut, menurut Mekeng, bersifat terbuka dengan agenda pembahasan perubahan APBN TA 2010 yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Mahyuddin serta didampingi pimpinan lain.Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 tiliun.

Mekeng melanjutkan, usulan tersebut di luar pagu yang sudah ada yaitu Rp 350 miliar. Perincian usulan tersebut untuk persiapan SEA Games dan Para Games 2011 Rp 1.000 miliar (Rp 1 triliun) dan lanjutan pembangunan tahap pertama pusat pendidikan dan pelatihan serta sekolah olahraga nasional Bukit Hambalang Bogor sebesar Rp 625 miliar dan untuk kegiatan kepemudaan serta olahraga lainnya Rp 500 miliar.

"Dengan pengajuan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 triliun tersebut, Komisi X DPR RI memutuskan akan mempertimbangkan usulan tambahan pagu anggaran APBN-P TA 2010 dengan program prioritas utama pada persiapan SEA Games dan Para Games 2011 dalam rangka renovasi sarana dan prasarana pertandingan dan pembinaan atlet," jelasnya.

Mekeng memberikan penjelasan, usulan tersebut akan diajukan oleh Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI. Dalam rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menpora pada Kamis, 29 April 2010, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI hanya dapat memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar dari usulan Rp 2,125 triliun.

Dengan demikian, total tambahan anggaran untuk Kemenpora pada APBNP-TA 2010 adalah sebesar Rp 350 miliar ditambah Rp 600 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 950 miliar. (Kentos)

PRESS RELASE KASUS SUAP WISMA ATLET DI KEMENPORA RI

Menanggapi berbagai
pertanyaan dari para wartawan berkaitan dengan kesaksian para pihak yang
terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet dalam pemeriksaan di pengadilan Tipikor
Jakarta, maka pada kesempatan ini saya MELCHIAS MARKUS MEKENG, Ketua
Badan Anggaran DPR RI menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa saya ditugaskan dan dilantik sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI SEJAK TANGGAL 19 JULI 2010, sehingga dalam Kasus ini saya secara pribadi tidak TERLIBAT karena anggaran untuk pembangunan wisma atlet dibahas pada APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2010, yang mana saya BELUM MENJADI BAGIAN DARI Badan Anggaran DPR RI (Baik sebagai Anggota maupun Ketua Badan Anggaran).

2. Bahwa sesuai dengan siklus pembahasan APBN maka selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI saya mulai bertugas sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI sejak Bulan Juli 2010 dengan memulai Agenda Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya hingga saat ini.

3. bahwa untuk memperlancar proses hukum kasus wisma atlet, maka saya meminta kepada saudara Nasaruddin maupun para pihak yang memberi kesaksian di pengadilan Tipikor agar menyebutkan secara jelas nama-nama dari para oknum yang terlibat termasuk siapa Ketua Badan Anggaran yang dimaksud agar tidak menimbulkan fitnah bagi pihak lain.

4. bahwa sebagai pimpinan (Ketua) Badan Anggaran DPR RI kami merasa perlu untuk menyampaikan informasi tambahan seperti yang pernah direlase oleh Pimpinan Komisi X DPR RI, tentang : " KRONOLOGI PEMBAHASAN KEBIJAKAN KEUANGAN SEA GAMES 2011 KOMISI X DPR RI PADA RAPBN-P TAHUN ANGGARAN 2010", yaitu sebagai berikut :

bahwa, masalah pembahasan dan penetapan anggaran pembangunan wisma atlet di Palembang adalah keputusan resmi Komisi X DPR RI. Kebijakan seputar keuangan SEA Games 2011 memang diputuskan diKomisi X.

Bagaimana kronologi pembahasan RAPBN-P TA 2010 Kemenpora yang juga terkait dengan anggaran Sea Games menurut Komisi X? Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 Januari 2010 menyimpulkan bahwa Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) SEA Games dan Para Games 2011.

Tercapainya tri sukses penyelenggaraan SEA Games dan ASEAN Para Games 2011 menjadi ruang lingkup tugas panja ini. Yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi.Panja ini diketuai oleh Ketua Komisi X Mahyuddin. Anggotanya terdiri dari para wakil ketua Komisi X yaitu Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi dan Abdul Hakam Naja. Sedangkan anggota Komisi X yang menjadi anggota Panja terdiri dari Gede Pasek Suardika, Rinto Subekti, Theresia E. E. Pardede, Venna Melinda, dan Juhaini Alie dari F-PD.

Dari F-PG Oelfah A. S Harmanto, Harbiah Salahuddin, Ferdiansyah, dan Zulfadhli.
Dari F-PDI-P Utut Adianto, TB. Dedi Suwandi Gumelar, dan Puti Guntur Soekarno.
Dari F-PKS Akbar Zulfakar dan Rohmani. Dan beberapa nama lainnya ialah Primus
Yustisio (F-PAN), Tgk. Mohd. Faisal Amin (F-PPP), Muhammad Hanif Dhakiri(F-PKB), Jamal Mirdad (F-Gerindra), dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura).

Selanjutnya, Rabu 2 Februari 2010 pukul 10.00- 12.20 dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X DPR RI dengan Sesmenpora. Rapat ini dihadiri pula oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Tengah.

Dalam rapat tersebut masing-masing Gubernur mengajukan usulan. Usulan Gubernur
Jawa Tengah yaitu sejumlah Rp 270 miliar untuk perbaikan venue dan kegiatan lainnya, usulan Gubernur Jawa Barat sejumlah Rp 274 miliar untuk perbaikan venue dan kegiatan lainnya, dan usulan Gubernur Sumatera Selatan sejumlah RP 416 untuk pembangunan wisma atlet.

Selain itu, terkait program dan kegiatan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan kegiatan SEA Games dan Para Games 2011 yang kala itu tinggal 19 bulan lagi, Komisi X DPR RI mendesak Menpora agar memperhatikan kedisiplinan penganggaran. Desakan lainnya ialah penyiapan venue harus sesuai dengan standar internasional dan terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Komite Olahraga Internasional(KOI)Soal anggaran SEA Games sendiri setidaknya dimulai sejak Rapat Kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 13
April 2010.

Rapat ini berlangsung sejak pukul 14.25 WIB sampai dengan pukul17.30 WIB. Rapat ini dihadiri 41 orang dari 49 anggota Komisi X DPR RI dan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya. Dalam rapat tersebut Pemerintah mengajukan usulan Nota Keuangan perubahan APBN TA 2010 untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 350 miliar. Rapat kerja tersebut bersifat terbuka dengan agenda pembahasan perubahan APBN TA 2010 yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Mahyuddin serta didampingi pimpinan lain.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 tiliun. Usulan tersebut di luar pagu yang sudah ada yaitu Rp 350
miliar.Perincian usulan tersebut untuk persiapan SEA Games dan Para Games 2011
Rp 1.000 miliar (Rp 1 triliun) dan lanjutan pembangunan tahap pertama pusat
pendidikan dan pelatihan serta sekolah olahraga nasional Bukit Hambalang Bogor
sebesar Rp 625 miliar dan untuk kegiatan kepemudaan serta olahraga lainnya Rp 500 miliar.

Dengan pengajuan usulan tambahan sebesar Rp 2,125 triliun tersebut, Komisi X DPR RI memutuskan akan mempertimbangkan usulan tambahan pagu anggaran APBN-P TA 2010 dengan program prioritas utama pada persiapan SEA Games dan Para Games 2011 dalam rangka
renovasi sarana dan prasarana pertandingan dan pembinaan atlet. Usulan tersebut
akan diajukan oleh Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI.

Selanjutnya, dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menpora pada hari Kamis, 29 April 2010, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI hanya dapat
memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar dari usulan sebesar Rp 2,125 triliun.

Dengan demikian, total tambahan anggaran untuk Kemenpora pada APBNP-TA 2010 adalah sebesar Rp 350 miliar ditambah Rp 600 miliar sehingga totalnya menjadi Rp 950 miliar.

Setelah mendapat hasil pembahasan dari Panja SEA Games dan Tim Anggaran Komisi X DPR RI, maka Komisi X DPR RI bersama Menpora menyepakati penggunaan tambahan anggaran
tersebut. Anggaran tersebut digunakan untuk program penyelenggaraan SEA Games Rp 465 miliar yang terdiri dari pembangunan wisma atlet di Palembang Rp 200 miliar, renovasi dan pembangunan venue 3 provinsi Rp 120 miliar, dan pengadaan sarana dan prasarana pertandingan Rp 145 miliar.Selain itu, penggunaan tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk Program olahraga Prestasi, Program Kepemudaan, dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga senilai Rp 198,500 miliar.

Sedangkan anggaran senilai Rp 286,5 miliar digunakan untuk program lainnya. Bagi Komisi X, setelah tambahan anggaran dalam APBNP TA 2010 Kemenpora sebesar Rp 950 miliar serta program dengan besaran anggaran masing-masing program disahkan dalam Rapat Kerja tersebut, maka pelaksanaan keseluruhan program itu menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah.

Itu termasuk pelaksanaan SEA Games, pembangunan wisma atlet, dan program lainnya.

 

Total Utang Indonesia Capai Rp 1.944 Triliun

Total utang Pemerintah Indonesia per Mei 2012 mencapai Rp 1.944,14 triliun. Seperti disampaikan Direktur Strategi Portopolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan, utang tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 638 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1 triliun, dan sisanya surat berharga negara (SBN).
"Justru bagian yang paling besar berasal dari SBN sekitar Rp 1.304 triliun," kata Schneider kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012).
Schneider menunjukkan bahwa dilihat dari persentasenya, pinjaman sebesar 32,9 persen, sementara SBN 67 persen dari keseluruhan total utang negara. SBN terdiri dari denomisasi valas sebesar Rp 246,74 triliun dan denomisasi rupiah sebesar Rp 1.057 triliun.
Kemampuan pemerintah membayar utang, menurut Schneider, bisa dilihat dari suatu indikator yang sering dipakai para analis, yakni debt to GDP ratio. Menurutnya, Indonesia dalam hal ini relatif lebih rendah dari negara lain. Rasio utang Indonesia terhadap GDP atau produk domestik bruto (PDB) sendiri masih kurang dari 25 persen atau sekitar 24 persen. Sementara itu, Jepang sudah mencapai 200 persen, dan Amerika 70-80 persen. "Bila dilihat dari indikator itu, pemerintah sangat mampu dalam melunasi utang," ungkapnya.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pada 2011 lalu sebesar Rp 1.803,49 triliun. Angka itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 615 triliun dan dalam negeri sebesar Rp 810 miliar, sementara SBN sebesar Rp 1.187 triliun.